Oleh : M Ahyar Fadly
Kran sekda import mulai dibuka di beberapa daerah di NTB. Kalau tidak salah kran itu dimulai dari provinsi NTB. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal tak menampik kemungkinan itu dan bahkan dari tiga balon sekda NTB memang ada dari luar birokrasi NTB. Kalau nantinya, sekda definitif NTB ternyata sekda inport benar-benar yang ditetapkan, maka pasti akan muncul reaksi dari internal birokrasi.
Sejak saat itu, seperti gayung bersambut beberapa daerah sudah mulai mewacanakan sekda import itu. Setidaknya meniru provinsi NTB. Sebagai sebuah wacana atau kebijakan kepala daerah tentu saja tak salah dan tak ada aturan atau larangan sekda dari luar daerah atau import dari daerah lain.
Wacana sekda import mendapat tanggapan beragam dari masyarakat luas dan dari kalangan LSM sendiri. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju tentu saja. Dinamika tentang sekda inport terus menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis dan internal birokrasi sendiri dengan berbagai alasan beragam.
Sekda inport tren ataukah sebuah ketidak percayaan kepala daerah terhadap aparatur yang ada di daerah untuk mengisi jabatan sekda itu. Bisa jadi tren atau ikutan karena memang tidak ada aturan yang melarang calon sekda harus dari dalam birokrasi atau dari luar birokrat daerah. Ya, semacam trial and error. Juga, sangat mungkin kran sekda inport dibuka kepala daerah karena kondisi psiko-sosiologis di internal daerah itu.
IMBAS PILKADAKAH?
Sangat prematur kalau dikatakan bahwa wacana sekda inport akibat dari proses Pilkada yang telah berlalu. Namun, tak bisa juga disangkal sepenuhnya wanaca itu, sebab selama ini birokrat dan ASN memang terbelah selama Pilkada. Bahkan terang-terangan menjadi bagian dari timses calon tertentu dengan gerbongnya masing-masing.
Birokrat itu tak pernah netral dalam arti sejatinya selama pelaksanaan Pilkada di Indonesia. ASN dan birokrat selalu mengambil posisi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah tertentu. Harapannya agar mendapatkan posisi tertentu bila pasangan kepala daerah yang didukungnya menjadi pemenang.
ASN dalam konteks Pilkada, selalu bermain politik tiga kaki dengan satu kaki penopang utamanya. Maksudnya ASN selalu mencari aman dalam kontestasi Pilkada yang endingnya akan dipertukarkan dengan posisi jabatan (bargaining power) tertentu. Bagi saya, hal itu normal saja dalam politik birokrasi yang dimainkan selama ini.
Siapa sich yang tak ingin menjadi pejabat? Tentu sesuai kapasitas dan kapabilitas si ASN. Atau dalam konteks Pilkada bising misalnya, orang bisa saja menjadi pejabat selama kepala daerah menghendakinya tanpa pertimbangan kapasitasnya. Maksudnya jabatan itu dibarter dengan jasanya menjadi timses pasangan kepala daerah.
Itulah imbas politik birokrasi yang dimainkan ASN selama ini. Ada faktisitas saling sandra antara pasangan kepala daerah dengan politik birokrasi ASN. Siapa yang bisa menapik hal itu? Rasa-rasanya sulit, sebab netralitas ASN dengan gerbong birokrasinya sebatas himbauan saja. Artinya tak ada ASN yang netral dalam Pilkada dan tentu saja dalam psiko-sosial yang saling membutuhkan.
Pasangan calon ingin menang mutlak dengan dukungan politik birokrasi pada satu sisi dan pada sisi lainnya, ASN ingin mendapatkan jabatan tertentu. Kalau kondisinya seperti itu, maka kepala daerah akan mengalami dilema besar untuk menata birokrasi yang melayani sang pemilik kedaulatan rakyat. Akhirnya terjebak dalam lingkaran penikmat hasil pilkada dan penikmat jabatan imbas pilkada.
Dengan begitu, kepala daerah terpilih selalu saja tersandera oleh kepentingan yang saling kunci antar para pihak. ASN tertentu bisa saja melakukan pembangkangan terselubung bila inginnya tak terealisasi misalnya dengan bekerja seadanya dan tanpa target. Mereka punya jejaring solid di lingkaran birokrasi yang pasti akan membuat kepala daerah linglung dan serba salah.
Gubernur NTB dalam posisi labil setiap kali melakukan rotasi jabatan atau mutasi. Meritokrasi yang didengungkan selama ini seolah menjadi bumerang yang efek gerakan bandulnya menghantam dirinya. Misalnya, akibat mutasi beberapa waktu lalu, mereka yang tak lolos berani melakukan upaya hukum. Sebab sebelum mutasi berlangsung, rumor orang-orang dekat akan mulus menduduki jabatan tertentu. Rumor itu sejatinya yang mereka akan buktikan dan akhirnya menjadi nyata.
BEBAN PSIKO-SOSIAL
Akankah kepala daerah menemukan katup penyelamat untuk keluar dari jebakan politik birokrasi daerah? Saya berharap begitu, sebab kalau tidak cepat menemukan katup penyelamatnya, maka akan muncul efek negatif yang makin membesar di internal birokrasi. Hal itu, harus serius dipikirkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam lingkaran birokrasi di daerah.
Pengisian jabatan-jabatan menjadi sekda dan kepala OPD tentu saja suatu kebutuhan organisasi. Hal itu, tak ada yang menariknya. Masalahnya kalau penentuan jabatan itu dilakukan berdasarkan un-meritokrasi. Itu soalnya. Kepala daerah harus berani kembali pada posisi ideal menempatkan pejabatnya.
Saat ini lagi hangat diperbincangkan tentang sekertaris Daerah inport. Apakah sekda inport itu sebuah kebutuhan daerah menentukan administrator yang tangguh atau sebatas trial dan error mengikuti tren politik daerah lain. Tentu, kalau itu yang terjadi akan sangat membahayakan bagi kontinuitas kekuasaan kepala daerah. Masalahnya, apakah dari stok administrator yang ada di daerah itu, tidak ada yang memenuhi persyaratan sehingga harus mengambil pilihan sekda inport.
Entahlah. Apa yang dipikirkan kepala daerah sehingga bisa membuka kran sekda inport. Segala kumungkinan bisa saja terjadi. Setidaknya, ada tiga kemungkinannya. Pertama, sosio-politik birokrasi dalam Pilkada tidak satu gerbong dengan kepala daerah terpilih. Kedua, ada pesan sponsor parpol pengusung yang bersifat sentralistik. Ketiga, memang ada kehendak dari pemilik modal yang akan menempatkan seseorang pada jabatan tertentu, terutama sekda.
Saya berharap ketiganya tidak terjadi sehingga kepala daerah bisa leluasa dan keluar dari beban psiko-sosial untuk menata birokrasi. Dengan demikian, menempatkan orang-orang yang tepat dapat menjadi katup penyelamat (safety valfe) mewujudkan janji-janji politik kepala daerah bisa terorganisir dengan baik.
Reformasi birokrasi daerah harus dilakukan tetapi tidak harus dengan memutuskan sekda inport segala. Sebab hal itu, dapat membahayakan kontinuitas kepercayaan dan loyalitas yang telah terbangun di internal birokrasi. Seingat saya, di satu daerah pernah ada inport kepala OPD. Malah tidak efektif dan memunculkan pembangkangan terselubung (meminjam istilah Chalmers) dari internal birokrasi. Lucunya, apa yang diharapkan kepala daerah tak terealisasi malah menjadi bebannya.
Belum lagi, menjadi sorotan dari masyarakat luas dan LSM. Walaupun hal itu, tidak berpengaruh langsung kepada kerja teknis tetapi kritikan itu (kepala OPD inport) menyita pemikiran sang kepala daerah. Masalahnya lagi, sang kepala OPD menjadi penikmat kekuasaan tanpa harus kerja keras menuntaskan berbagai masalah yang menjadi tugas utamanya. Ironis memang. Namun, keputusan inport pejabat telah diputuskan tanpa hasil yang diharapkan.
KATUP PENYELAMAT
Sudahlah. Perlu dipikirkan secara serius rencana membuka kran sekda inport. Sekda itu administrator yang akan mengharmoniskan kerja-kerja OPD di lingkup daerah. Namun, bukan menjadi alasan untuk paksakan diri inport sekda dari luar daerah atau lintas area kementrian.
Saya sangat percaya pada setiap daerah pasti ada administrator yang hebat yang berproses secara alamiah bekerja puluhan tahun dalam lintas OPD. Mereka itu mutiara terpendam yang ditutupi dan disalip oleh pejabat yang culas karena barter dukungan dengan kuasa. Jika kepala daerah mampu untuk menemukan administrator terpendam itu, maka itulah yang sebut sebagai "katup penyelamat" sang kepala daerah.
Saya sangat percaya Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) tak akan gegabah untuk sampai mengimport sekda. ASN yang memenuhi kualifikasi menjadi sekda cukup banyak. Kalau sebatas berpikir tidak masalah, tapi kalau sampai membuka kran sekda inport akan memunculkan masalah.
Bupati LAZ itu cerdas dan cerdik. Dia pasti mampu menemukan mutiara administrator hebat dari para ASN yang saat ini sedang menjabat dan mengabdikan diri di Lombok Barat. Tentu saja, saya tak etis menyebutkan nama-nama mereka tetapi dari hasil assessment pejabat yang lalu, pasti bupati LAZ yang dapat memetakannya.
Saya seorang yang tidak setuju dengan sekda inport sebab akan memunculkan rasa ketidak adilan bagi ASN yang sudah berkarir puluhan tahun di Lombok Barat dan melanggar asas keadilan bagi mereka. Jika hal itu dipaksakan (sekda inport), saya yakin ada reaksi terselubung dari mereka atau dalam istilah Chalmers disebut pembangkangan terselubung. Tentu akan merepotkan dalam konteks sosiologi politik.
Ya, akhirnya semua keputusan ada dalam kuasa kepala daerah. Maksud saya, sekda diimport atau dicari dari ASN yang sudah berkarir atau mengabdi selama ini. Bila mutiara administrator dapat ditemukan, maka itulah katup penyelamat (istilah Coser) yang membuat kepala daerah terkurangi bebannya. Minimal kritikan dari masyarakat luas dan pembuangan terselubung dari para abdi negara bernama ASN.
Harapan saya bupati LAZ tak ikut-ikutan tren yang ditempuh kepala daerah lain dengan menginport sekda. Kepercayaan dan amanah kepala daerah kepada bawahannya menjadi kunci kesuksesan tentu dengan pengawasan terukur dari kinerja mereka. Di sinilah salah satu kekuatan bupati LAZ yang saya ketahui.
Kekhawatiran lebih besar, jangan sampai muncul kesan bahwa sekda inport itu imbas pilkada karena tak ada ASN atau pejabat yang memenangkannya. Sejatinya, suara ini sudah saya dengar dan akan makin nyaring bunyinya kalau inport sekda menjadi faktisitas mendatang. Namun, saya tak yakin kalau kepala daerah membuka kran pejabat inport karena alasan itu. Pasti ada alasan yang lain, yang hanya kepala daerah yang tahu. Toh, bukan kali pertama kepala daerah menginport pejabat. Sudah berlangsung lama tapi tidak menjadi trending topik saat itu.
Sebagai warga tentu, kita berharap yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu, kepala daerah berdasarkan mekanisme aturan dapat memutuskan siapa yang ditunjuk sebagai aparatur yang dapat membantunya menjalankan program dan janji-janji politik ke depannya. Semoga.